Harga Tes PCR Mahal, Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) masih cukup mahal hingga saat ini.

Mengutip CNBCIndonesia, Jokowi menegaskan salah satu cara untuk mempercepat testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Jokowi masih percaya, bahwa salah satu cara untuk mengatasi Corona adalah dengan memperbanyak jumlah tes.


Tak hanya itu, Jokowi juga meminta hasil tes PCR dapat keluar dalam waktu maksimal 1×24 jam. Saya minta juga agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan, ujar Jokowi.

Tahun lalu, harga tes PCR COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia maksimal Rp 900 ribu. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan batasan harga tersebut secara resmi.


Harga tertera dalam Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Baca juga: Rakit PC 6 Jutaan, Bisa Intel Gen 12 atau AMD Ryzen 5 4560G

Bagi pemerintah harga pemeriksaan tes PCR  tersebut tidak berlaku. Terutama dalam rangka upaya untuk kepentingan pelacakan kontak erat pasien COVID-19 dalam rangka pencegahan dan penanganan virus corona.


Kami dari Kementerian Kesehatan dan BPKP menyetujui ada kesepakatan bersama terkait batas tertinggi harga pemeriksaan swab RT-PCR secara mandiri sebesar Rp900 ribu.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (2/10/2020).


Plt Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan sudah memperhitungkan harga tertinggi untuk tes PCR tersebut secara cermat. Seperti biaya jasa sumber daya manusia baik itu dokter spesialis, pengambil sampel, ataupun pengekstraksi dan pemeriksa sampel.


Selain itu tarif batas atas tes PCR juga telah memerhitungkan harga reagen, harga pembelian dan perawatan alat tes, penggunaan bahan sekali pakai seperti alat pelindung diri (APD) level 3, dan juga biaya-biaya administrasi lainnya.